Tegakkan Nation State NKRI dalam Pilkada

PONTIANAK - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun atas dasar negara bangsa (nation state) yang pancasilais demokratis. Keseharian kehidupan warga Indonesia sangat lekat dengan pluralitas. Perbedaan agama dan suku bangsa diantara golongan wajib dipelihara keharmonisannya.

Upaya-upaya black campaign yang dilakukan peserta pilkada Kubu Raya putaran ke-II disesalkan banyak pihak. Berbagai isu negatif saling diluncurkan. Isu-isu itu mengganggu ketahanan umum. Tidak sesuai dengan nation state NKRI.

“Putaran ke-II ini membuat saya prihatin. Isu-isu negatif itu tidak membangun. Lebih baik kedua pihak, Muda dan Sujiwo, saling adu program. Strategi ini lebih fair untuk memenangkan pilkada putaran ke-II, 15 Desember nanti,” kata MD La Ode Ketua Umum Center Institute of Stategic Studies (CISS) for National Recilience di Pontianak, Kamis (27/11).

Black campaign yang berkembang dapat menciptakan konflik berkepanjangan di masyarakat. Hal ini tidak selamanya berguna. Konflik fisik dapat timbulkan dan sangat bertentangan dengan demokrasi. Ia memandang, isu yang ada bukan kehendak masa pemilih. “Ini kekeliruan calon menentukan strategi kampanye,” ujarnya.

Ia menegaskan, NKRI berdiri bukan atas agama dan ras, melainkan kesatuan. Kesatuan

berbagai suku bangsa harus dipelihara semua pihak. Calon pemimpin harus mengutamakannya, karena itu mereka dibutuhkan.

Kubu Raya masih bayi, infrastuktur sangat diperlukan. Jalan dan jembatan, sarana pendidikan, kesehatan dan pemerintahan harus diutamakan. Lihat fokus pembangunan calon-calon lima tahun kedepan. Mereka mau membawa Kubu Raya kemana.

“Masa pemilih harus pandai dalam menentukan pilihannya. Analisa program para calon, mana yang terbaik. Calon mana yang paling mungkin mewujudkannya. Siapa saja sama, yang penting dapat menjalankan programnya,” kata Kans Dokter UI Jurusan Ilmu Politik ini.

Ia menjelaskan, ada empat kriteria yang harus dimiliki calon pemimpin Kubu Raya. Pertama kompetensi, calon mana yang lebih memiliki pengetahuan dan kualifikasi membangun Kubu Raya. Kedua kejujuran, lihat siapa yang dapat mengalokasikan dana DAU, DAK dan APBD yang memihak rakyat. Ketiga kepercayaan (integritas), siapa yang memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi rakyat. Terakhir komitmen, ada sinergi antara aspirasi rakyat, pemimpin dan legislatif.

“Kubu Raya bagian integral dari nation state. Tuntutan infrastruktur indikator awal kesejahteraan. Pemilih jangan salah pilih. Salah pilih berarti ciptakan kesengsaraan sendiri untuk lima tahun kedepan,” ujarnya seraya menghimbau agar warga tidak menjadikan black campaign dasar untuk memilih pemimpin Kubu Raya.

Ia menambahkan, terkadang cross cutting power diperlukan sesuai ilmu politik. Kekuatan ini bisa saja meredam kemungkinan terjadinya konflik. (madefrans)